NCCMEDIA.ID, Jambi  - Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH menerima kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Migas Komisi XII DPR RI ke Provinsi Jambi Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, bertempat di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (01/10/2025) siang.

Adapun Panja Migas Komisi XII DPR RI yang hadir dalam pertemuan bersama Gubernur Jambi tersebut diantaranya adalah Putri Zulkifli Hasan, Jamaludin Malik, Zulfikar, Cek Endra, Rohmat, Iyet Bustami dan Ratna Juwita.    

Dalam pertemuan tersebut Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa keberadaan sektor migas sebagai salah satu sumber daya alam unggulan di Jambi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi daerah. Ia menyampaikan harapan besar agar dukungan Komisi XII DPR RI dapat mempercepat proses optimalisasi pendapatan daerah, sehingga pembangunan di berbagai bidang dapat lebih merata dan berkelanjutan. “Atas nama Provinsi Jambi, saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI atas dukungan terhadap PI (Participating Interest) 10 % dalam pengelolaan blok migas di Provinsi Jambi. kami berharap agar PI 10% ini bisa segera terwujud, sebagai bagian dari upaya kita bersama untuk mendukung pembiayaan pembangunan di Provinsi Jambi, guna meningkatkan perekonomian, kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat dan daerah,” ujar Gubernur Al Haris.

“Oleh karena itu, besar harapan kami agar melalui pertemuan ini, dengan dukungan Panja Migas Komisi XII DPR RI bisa mengakselerasi seluruh proses PI 10 %, hingga menghasilkan penambahan pendapatan daerah dalam mendorong pembangunan dan kemajuan daerah, dimana kemajuan daerah tentunya kontributif terhadap kemajuan nasional Indonesia,” lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut Gubernur Al Haris juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program strategis. Salah satunya adalah program bedah rumah bagi 15.000 masyarakat miskin ekstrem di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan sebesar Rp.5.000.000 untuk ibu rumah tangga di setiap rumah tangga penerima manfaat, serta beasiswa pendidikan bagi anak-anak mulai tingkat SMA hingga perguruan tinggi. “Pemerintah membantu bedah rumah bagi orang miskin ekstrem 15.000 ribu orang serta membantu ibu rumah tangga per rumah sebesar Rp.5.000.000 dan membantu beasiswa untuk anak-anaknya di SMA sampai S1,” ucap Gubernur Al Haris.

“Kemudian daerah 3T yang aksesnya sulit, barang disana mahal, aksesnya susah, berasnya mahal dan ini membutuhkan modal semuanya, kalau tidak ada modal dari PI atau dari yang lain sangat sulit untuk melakukannya,” tambahnya.

Gubernur Al Haris menjelaskan, Dana Bagi Hasil (DBH) sektor migas hingga periode Agustus baru menyentuh angka Rp.111 miliar. Termasuk iuran tetap kesepakatan eksplorasi (landrent) dan royalty dari perusahaan migas sebesar Rp.61 miliar. Tercatat ada enam wilayah kerja perusahaan migas di Jambi, diantaranya Lemang, Jabung, Tungkal, Jambi South B, South Betung dan kenanga. “Daerah serius mengusulkan PI 10 persen, berjuang, tinggal menghitung hamparan agar pembagian adil. Mohon dukungan, harus ada kekuatan di pusat melalui Komisi XII DPR RI,” jelas Gubernur Al Haris.

Selain itu, Gubernur Al Haris juga menyampaikan, pertemuan dan kunker Panja Migas ini diharapkan menjadi forum strategis bagi pemerintah daerah, DPR RI, dan seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Kehadiran Komisi XII DPR RI di Jambi tidak hanya menjadi simbol dukungan politik, tetapi juga langkah nyata memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam pengelolaan sektor migas yang lebih transparan, adil, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Jambi. “Dengan kolaborasi erat antara pemerintah daerah, DPR RI, dan berbagai stakeholder, Provinsi Jambi optimis dapat mempercepat pembangunan, menekan angka kemiskinan, dan mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat,” pungkas Gubernur Al Haris.

Sementara itu, ketua rombongan Panja Migas Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pihaknya mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Jambi menjalankan kepedulian terhadap isu lingkungan termasuk menekan emisi karbon melalui teknologi. “Kami mendorong KKKS menjalankan kepedulian terhadap isu lingkungan, harus ada penekanan terhadap emisi karbon. Ini menjadi komitmen,” kata Putri Zulhas.

Menurutnya, keberadaan KKKS di Jambi harus memberikan dampak terhadap lingkungan sekitar melalui program tanggung jawab sosial seperti program beasiswa, perbaikan fasilitas umum dan juga termasuk pemberdayaan UMKM bagi masyarakat(*)